Tokyo, 24 Agustus 2025 – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyelenggarakan kegiatan “Dialog Bersama Menteri & Wakil Menteri P2MI” yang dihadiri oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) pemegang visa Tokutei Ginou (Specified Skilled Worker/SSW).
Acara yang berlangsung di KBRI Tokyo ini diawali dengan makan siang bersama, kemudian dilanjutkan dengan sesi sosialisasi, diskusi, serta tanya jawab antara PMI dengan Menteri P2MI Abdul Kadir Karding dan Wakil Menteri P2MI Christina Aryani.
Dalam dialog, para pekerja migran menyampaikan sejumlah isu yang dihadapi, terutama terkait keterbatasan slot ujian dan jalur proses program Tokutei Ginou yang dinilai masih berlapis.
Baca juga : Menteri P2MI dan Keihin Corporation Bahas Masa Depan Pekerja Migran Indonesia di Jepang
Menanggapi hal tersebut, Menteri Abdul Kadir Karding menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret melalui koordinasi dengan Kementerian Kehakiman Jepang. Upaya yang dilakukan antara lain memperluas akses pelatihan bahasa Jepang di seluruh provinsi di Indonesia, menambah kuota ujian, serta meningkatkan intensitas tes.
“Dengan langkah ini, peluang SDM Indonesia di Jepang akan semakin besar dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain,” ujar Menteri Abdul Kadir Karding.
Selain fokus pada PMI yang sedang bekerja, pemerintah juga menyiapkan program pemberdayaan bagi purna pekerja migran. Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, hingga pendampingan pemasaran agar usaha mantan PMI dapat berkembang secara berkelanjutan.
Pertemuan ini juga semakin bermakna dengan hadirnya Bapak Mahmudi Fukumoto, CEO Keihin Corporation 株式会社 sekaligus pendiri platform Mahajob. Melalui Mahajob, beliau aktif mendorong akses informasi kerja yang lebih luas, memberikan pendampingan, serta membuka ruang pengembangan karier bagi pekerja migran Indonesia di Jepang. Selain itu, sebagai Registered Supporting Organization (RSO), Keihin Corporation 株式会社 turut berperan dalam memastikan perlindungan hak-hak PMI di Jepang.
Acara ini berlangsung dengan suasana interaktif dan diikuti secara terbatas oleh 50 peserta. Kehadiran para pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor usaha, dan komunitas PMI, sehingga perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran dapat berjalan lebih optimal.
